Otonomi Daerah

Posted on 30 Juni 2008 by Abdul Majid

A. Pengertian Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurusi urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

B. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama- tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.

Masalah sentralisasi dan desentralisasi bukan lagi dipandang sebagai persoalan penyelenggara negara saja. Pada akhirnya kekuatan suatu bangsa harus diletakkan pada masyarakatnya. Saat ini di banyak wilayah, politik lokal dikuasai selain oleh orang-orang partai politik juga kelompok-kelompok yang menjalankan prinsip bertentangan dengan pencapaian tujuan kesejahteraan umum. Kekuatan kelompok pro pembaruan lemah di banyak daerah dan langsung harus berhadapan dengan kekuatan-kekuatan politik lokal dengan kepentingan sempit.

Birokrasi sekali lagi adalah alat pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan daerah. Birokrasi, jika dirancang secara sungguh-sungguh, bisa berperan sebagai alat merasionalisasikan masyarakat. Pemerintah pusat, misalnya, membantu pemerintah daerah dalam mendesain pelayanan publik yang akuntabel. Pemerintah daerah sering pada situasi terlalu terpengaruh dengan kepentingan perpolitikan lokal. (sumber acuan http://www.kompas.comKamis, 02 Juni 2005)

C. Dampak Positif dan Negatif Desentralisasi bagi Kemajuan Bangsa Indonesia

Jika kita tinjau lebih jauh penerapan kebijakan otonomi daerah atau desentralisasi sekarang ini, cukup memberikan dampak positif nagi perkembangan bangsa indonesia. Dengan adanya sistem desentralisasi ini pemerintahan daerah diberi wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur daerahnya, karena dinilai pemerintahan daerah lebih mengetahui kondisi daerahnya masing-masing. Disamping itu dengan diterapkannya sistem desentralisasi diharapkan biaya birokrasi yang lebih efisien. Hal ini merupakan beberapa pertimbangan mengapa otonomi daerah harus dilakukan.

Dalam setiap kebijakan atau keputusan yang diambil pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Begitu juga dengan penerapan sistem desentaralisasi ini, memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Secara terperinci mengenai dampak dampak positif dan negatif dari desentarlisasi dapat di uraikan sebagai berikut :

a. Segi Ekonomi

Dari segi ekonomi banyak sekali keutungan dari penerapak sistem desentralisasi ini dimana pemerintahan daerah akan mudah untuk mengelola sumber daya alam yang dimilikinya, dengan demikian apabila suber daya alam yang dimiliki telah dikelola secara maksimal maka pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat akan meningkat. Seperti yang diberitakan pada majalah Tempo Januari 2003 “Desentralisasi: Menuju Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Berbasis Komunitas Lokal” disebutkan :

“Sebagaimana telah diamanatkan oleh Deklarasi Rio dan Agenda 21, pengelolaan sumberdaya alam berbasis komunitas merupakan salah satu strategi pengelolaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam. Selain itu strategi ini dapat membawa efek positif secara ekologi dan dan sosial. Pengelolaan sumberdaya alam khususnya sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal sangatlah tepat diterapkan di indonesia, selain karena efeknya yang positif juga mengingat komunitas lokal di Indonesia memiliki keterikatan yang kuat dengan daerahnya sehingga pengelolaan yang dilakukan akan diusahakan demi kebaikan daerahnya dan tidak sebaliknya……………………dsb

Namun demikian, sejak dicapainya kemerdekaan Indonesia, kecenderungan yang terjadi adalah sentralisasi kekuasaan. Sejak orde lama sampai berakhirnya orde baru, pemerintah pusat begitu dominan dalam menggerakkan seluruh aktivitas negara. Dominasi pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah telah menghilangkan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintahan lokal yang memiliki keunikan dinamika sosial budaya tersendiri, keadaan ini dalam jangka waktu yang panjang mengakibatkan ketergantungan kepada pemerintah pusat yang pada akhirnya mematikan kreasi dan inisiatif lokal untuk membangun lokalitasnya…………dsb

Pelaksanaan desentralisasi mempunyai dua efek yang sangat berlawanan terhadap pengelolaan sumber daya kelautan tergantung dari pendekatan dan penerapannya. Desentralisasi akan mengarah pada over eksploitasi dan kerusakan tanpa adanya pendekatan yang baik, namun sebaliknya dapat memaksimalkan potensi sumberdaya kelautan dengan tetap mengindahkan aspek kelestarian dan kelangsungan. prasyarat diperlukan demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan berbasis komunitas lokal.

Kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan sumberdaya kelautan dan terdapatnya akuntabilitas otoritas lokal merupakan prasyarat utama demi tercapainya pengelolaan sumberdaya kelautan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi (Ribbot 2002)……………”

Dari artikel diatas telah jelas betapa perlunya suatu otonomi daerah dilakukan, masyarakat merindukan adanya suatu kemandirian yang diberikan kepada mereka untuk merusaha mengembangkan suber daya alam yang mereka miliki, karena mereka lebih mengetahui hal-hal apa saja yang terbaik bagi mereka.

Artikel diatas cukup memberikan gambaran betapa pentingnya otonomi daerah, tetapi disamping itu dengan tidak menutup mata ada beberapa hal yang harus diperhatikan, dengan adanya penerapan sistem ini membukan peluang yang sebesar-besarnya bagi pejabat daerah (pejabat yang tidak benar) untuk melalukan praktek KKN. Seperti yang dimuat pada majalah Tempo Kamis 4 November 2004 (www.tempointeraktif.com) “Desentralisasi Korupsi Melalui Otonomi Daerah”

“Setelah Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, resmi menjadi tersangka korupsi pembelian genset senilai Rp 30 miliar, lalu giliran Gubernur Sumatera Barat Zainal Bakar resmi sebagai tersangka kasus korupsi anggaran dewan dalam APBD 2002 sebesar Rp 6,4 miliar, oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Dua kasus korupsi menyangkut gubernur ini, masih ditambah hujan kasus korupsi yang menyangkut puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di berbagai wilayah di Indonesia, dengan modus mirip: menyelewengkan APBD.

………………………
Sehingga ada ketidak jelasan akuntabilitas kepala daerah terhadap masyarakat setempat, yang membuat bentuk-bentuk tanggung jawab kepala daerah ke publik pun menjadi belum jelas. ?Karena posisi masyarakat dalam proses penegakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah, belum jelas, publik tidak pernah tahu bagaimana kinerja birokrasi di daerah,? ujarnya.

………………………….

Untuk itu Andrinof mengusulkan, selain dicantumkan prosedur administrasi dalam pertanggung jawaban anggota Dewan, juga perlu ada prosedur politik yang melibatkan masyarakat dalam mengawasi proyeksi dan pelaksanaan APBD. Misalnya, dengan adanya rapat terbuka atau laporan rutin ke masyarakat melalui media massa.

Berikut ini beberapa modus korupsi di daerah:

1. Korupsi Pengadaan Barang Modus : a. Penggelembungan (mark up) nilai barang dan jasa dari harga pasar. b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2. Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

Modus :a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi. b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.

3. Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, keniakan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.

Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.

4. Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)

Modus : a. Pemotongan dana bantuan sosial b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).

5. Bantuan fiktif

Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

6. Penyelewengan dana proyek

Modus :a. Mengambil dana proyek pemerintah di luar ketentuan resmi. b. Memotong dana proyek tanpa sepengtahuan orang lain.

7. Proyek fiktif fisik

Modus : Dana dialokasikan dalam laporan resmi, tetapi secara fisik proyek itu nihil.

8. Manipulasi hasil penerimaan penjualan, penerimaan pajak, retribusi dan iuran.

Modus :a. Jumlah riil penerimaan penjualan, pajak tidak dilaporkan. b. Penetapan target penerimaan

…………………………………”

Sumber : The Habibie Center

sumber

INFLASI DI THAILAND DAN KAMBOJA

INFLASI THAILAND

Inflasi Thailand sepanjang 2007 mencapai level tertinggi pada Desember. Hal ini disebabkan melambungnya harga energi dan makanan.

Menurut data resmi Kementerian Perdagangan Thailand, inflasi tahunan pada Desember 2007 mencapai 3,2 persen, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar tiga persen.

Namun, angka tersebut lebih rendah dari perkiraan analis yang memprediksi inflasi mencapai 3,4 persen. Data itu juga menunjukkan dalam setahun penuh inflasi di negara monarki konstitusional tersebut mencapai 2,3 persen.

Dalam pernyataan tertulis, kementerian mengatakan, melesetnya inflasi tahunan pada Desember mengikuti lonjakan 14,3 persen (year on year/YoY) sejumlah harga komoditas, seiring melambungnya harga minyak dunia. Selain komoditas, harga makanan juga naik cukup tinggi, yaitu 8,3 persen.

SUMBER

INFLASI KAMBOJA

Inflasi di Kamboja naik secara signifikan mulai bulan September 2007. Dari rata-rata 3,9 persen selama Desember 2002 hingga 2006, tahun-on-year inflasi harga konsumen meningkat menjadi 25,7 persen pada Mei 2008. Data terbaru menunjukkan bahwa tekanan inflasi telah mereda sejak Juni, tetapi inflasi tetap tinggi pada 22,3 persen pada bulan Juli. Menjadi terbuka kecil ekonomi dengan perbatasan terbuka dengan Vietnam dan Thailand, harga komoditas perkembangan internasional diharapkan untuk mengerahkan kuat mempengaruhi proses inflasi di Kamboja. Transmisi inflasi dari perdagangan mitra dan pengaruhnya terhadap proses inflasi di Kamboja memiliki implikasi penting bagi kebijakan makroekonomi domestik. Di bawah rezim mata uang dollar Amerika saat ini, kebijakan moneter akan memiliki peran yang terbatas untuk bermain. Tapi banyak analis percaya bahwa pertumbuhan yang pesat dalam besaran moneter juga telah ditambahkan bahan bakar baru-baru ini pada lonjakan inflasi.

SUMBER

Tugas Lab Internet Dasar

LAB INTERNET DASAR
UNIVERSITAS GUNADARMA

Lab Internet Dasar Universitas Gunadarma terletak dikampus D jalan Margonda Raya, tepatnya di gedung 3 lantai 2. Lab ini diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat 1. Lab ini menyediakan pengetahuan-pengetahuan yang sebagian belum diketahui oleh mahasiswa mengenai internet. Dari mulai sejarah awal mula berdirinya internet hingga cara pengoperasian internet itu sendiri. Didalam lab ini sama juga seperti lab-lab yang lainnya di Universitas Gunadarma, ada kakak asistennya yg mengajar , harus mengenakan pakaian yg sopan yaitu bagi mahasiswa yang pria menggunakan kemeja dan celana panjang bahan bukan jeans dan bagi mahasiswa yang wanita harus menggunakan kemeja dengan rok bahan bukan jeans. Metode penilaiannyapun juga sama seperti lab lainnya. Pertama yang dinilai adalah kehadiran, kemudian keaktifan dikelas yang ditunjukan dengan adanya nilai maksimal dan poin-poin plus yang didapat pada saat kehadiran. Yang membedakan di lab ini hanya pertemuannya yang sangat singkat, yaitu hanya sekitar 3 kali pertemuan. Jauh berbeda dengan lab yang lain yang mencapai 7 atau lebih pertemuan.
Menurut saya Lab Internet Dasar ini sudah sangat baik telah diadakan karena tidak semua mahasiswa paham dengan Internet. Dengan adanya lab ini maka mahasiswa yang tadinya tidak tahu kini menjadi tahu. Namun ada masalah yang mengganjal menurut saya, yaitu computer kurang memadai. Untuk tahun 2011 seperti sekarang komputer Pentium 2 ini sudah sangat jauh ketinggalan. Belum lagi adanya hardware yang tidak terkoneksi dengan baik. Seperti mouse yang tidak berfungsi, monitor juga tidak berfungsi. Tapi entah kenapa masih digunakan tidak segera kunjung dpperbaiki. Lalu jaringan internet bila ada kerusakan harus segera secepatnya diperbaiki. Itu sangat mengganggu proses belajar mengajar. Dalam waktu pertemuan yang hanya 3 kali selama itu juga saya tidak merasakan internetnya itu benar. Saran saya segeralah perbaiki yang masih menjadi kekurangan dari lab ini.
Susunan kepengurusan Lab Internet Dasar Universitas Gunadarma :
Pemimpin : Ibu Emma
Assisten :

1. Hendi Ravasia

2. Andito Wasi Guntoro

3. Akhmad Fauzi

4. Jamaris

5. Tito Berlian

6. Achie

7. Nurul Wulandari

8. Fauziyah

9. Mita Oktawiranti

10. Efa

11. Putri

Rangkuman (Perekonomian Indonesia)

1. Sistem ekonomi Indonesia
Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalanekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan

Pada negara-negara yang berideologi politik leiberalisme dengan rezim
pemerintahan yang demokratis, pada umumnya menganut ideologi ekonomi kapitalisme dengan pengelolaan ekonomi yang berlandaskan pada mekanisme pasar

Sistem ekonomi suatu negara dikatakan bersifat khas sehingga dibedakan dari sistem ekonomi yang berlaku atau diterapkan di negara lain. Berdasarkan beberapa sudut tinjauan seperti :
a. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi
b. Keluwesan masyarakat untuk saling berkompentisi satu sama lain dan untuk
menerima imbalan atas prestasi kerjanya
c. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya

2. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Liberal-Kapetalis

A. Sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi.
ciri-ciri ekonomi liberal kapitalis adalah sebagai berikut :
a. Adanya pengakuan yang luas terhadap hak pribadi
b. Praktek perekonomian di atus menurut mekanisme pasar
c. Praktek perekonomian digerakan oleh motif keuntungan (profile
motife

B. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

C.Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomi


Di samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain yang merupakan “atas campuran : antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan oleh istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ke tiga.


PERKEMBANGAN SISTEM EKONOMI INDONESIA

Seperti yang kita ketahui bahwa yang menentukan bentuk suatu sistem ekonomi kecuali dasar falsafah negara yang dijunjung tinggi, maka yang dijadikan kriteria adalah lembaga-lembaga, khususnya lembaga ekonomi yang menjadi perwujudan atau realisasi falsafah tersebut.

Pergulatan pemikiran tentang sistim ekonomi apa yang sebaiknya di diterapkan Indonesia telah dimulai sejak Indonesia belum mencapai kemerdekaannya. Sampai sekarang pergulatan pemikiran tersebut masih terus berlangsung, hal ini tecermin dari perkembangan pemikiran tentang sistim ekonomi pancasila SEP. Menurut Sri-Edi Suwasono (1985), pergulatan pemikiran tentang ESP pada hakikatnya merupakan dinamika penafsiran tentang pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945, yang dimaksud dengan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak adalah barang dan jasa yang vital bagi kehidupan manusia, dan tersedia dalam jumlah yang terbatas. Tinjauan terhadap vital tidaknya suatu barang tertentu terus mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup dan peningkatan permintaan.

SUMBER

Tugas Perekonomian Indonesia 1

1. Sistem ekonomi Indonesia
Sistem menurut Chester A. Bernard, adalah suatu kesatuan yang terpadu secara holistik, yang di dalamnya terdiri atas bagian-bagian dan masing-masing bagian memiliki ciri dan batas tersendiri

Sistem ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang membahas persoalan pengambilan keputusan dalam tata susunan organisasi ekonomi untuk menjawab persoalan-persoalanekonomi untuk mewujudkan tujuan nasional suatu negara. Menurut Dumairy (1966), Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan

2. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Sistem Ekonomi Liberal-Kapetalis

A. Sistem ekonomi liberal-kapitalis adalah suatu sistem yang memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik bagi kepentingan individual atau sumber daya-sumber daya ekonomi atau faktor produksi.

B. Sistem Ekonomi Sosialis-Komunistik

Dalam sistem ekonomi sosialis-komunistis adalah kebalikannya, dimana sumber daya ekonomi atau faktor produksi dikuasai sebagai milik negara. Suatu negara yang menganut sistem ekonomi sosialis-komunis, menekankan pada kebersamaan masyarakat dalam menjalankan dan memajukan perekonomian.

C.Sistem Ekonomi Campuran (mixed ekonomi

Di samping kedua ekstrim sistem ekonomi tersebut, terdapat sebuah sistem yang lain yang merupakan “atas campuran : antara keduanya, dengan berbagai fariasi kadar donasinya, dengan berbagai fariasi nama dan oleh istilahnya. Sistem ekonomi campuran pada umumnya diterapkan oleh negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ke tiga.

referensi

Tugas 9

1. Siklus Kehidupan Produk (Product Life of Cycle)

1=Pengembangan
- penjualan lambat
- belum ada laba
- promosi besar
2=Perkenalan
- laba naik
- produk diterima pasar
3=Pertumbuhan

4=kematangan
- laba naik
- penjualan naik
- promosi naik
5=kemunduran
- penjualan turun
- laba turun
- pailit

2. Suatu produk dikatakan sebagai leader produk yaitu ketika pada tahap kematangan, karena pada saat itu perusahaan mengalami kenaikan laba ,penjualan dan promosi

contoh : Danone (biskuat, aqua)
Honda (supra, kharisma ,revo)
Detergent (rinso, so klin)

3. Suatu perusahaan melakukan divesifikasi produk yaitu karena diversifikasi produk yaitu menganekaragamkan produk yang awalnya merupakan satu produk utama dapat dibuat berbagai produk dan dilakukan agar konsumen mendapat inovasi selera dalam pemuasan kebutuhan.

Tugas8 PENGANTAR BISNIS

1. Perbedaan antara perdagangan internasional dengan pemasaran internasional??

 Perdagangan Internasional 

adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

 Pemasaran Internasional

adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara

 2. Tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional dimulai dari tahapan yang paling sederhana .

Internet

Internet adalah saluran baru untuk beberapa organisasi dan saluran tunggal untuk sejumlah besar organisasi baru yang inovatif. Ruang marketing terdiri dari perusahaan-perusahaan Internet baru yang muncul sebagai Internet telah berkembang, serta perusahaan-perusahaan yang sudah ada sebelumnya yang sekarang menggunakan pendekatan marketing sebagai bagian dari rencana pemasaran mereka secara keseluruhan. Untuk beberapa perusahaan Internet adalah saluran tambahan yang meningkatkan atau mengganti saluran tradisional mereka (s).Bagi orang lain Internet telah memberikan kesempatan untuk sebuah perusahaan online baru. Lebih lanjut

Mengekspor

Ada pendekatan langsung dan tidak langsung untuk mengekspor ke negara-negara lain. Langsung mengekspor secara langsung. Pada dasarnya organisasi membuat komitmen untuk pasar luar negeri atas nama sendiri. Hal ini memberikan kontrol yang lebih besar itu merek dan operasi di luar negeri, di atas di atas tidak langsung mengekspor. Di sisi lain, jika Anda menggunakan sebuah lembaga negara asal (yaitu sebuah perusahaan ekspor dari negara Anda - yang menangani ekspor atas nama Anda) untuk mendapatkan produk Anda ke pasar luar negeri maka Anda akan mengekspor secara tidak langsung. Contoh langsung ekspor meliputi:

Perizinan

Perizinan termasuk waralaba, kontrak Turnkey dan manufaktur kontrak.

Internasional Agen dan Distributor Internasional

Agen seringkali merupakan langkah awal dalam pemasaran internasional. Sederhananya, agen adalah individu atau organisasi yang dikontrak dengan bisnis Anda, dan pasar atas nama Anda di negara tertentu. Mereka jarang mengambil kepemilikan produk, dan lebih sering mengambil komisi barang yang dijual. Agen biasanya mewakili lebih dari satu organisasi. Agen adalah biaya-rendah, namun pilihan rendah kontrol. Jika Anda berniat untuk mengglobal, pastikan bahwa kontrak Anda memungkinkan Anda untuk mendapatkan kembali kontrol langsung dari produk. Tentu saja Anda perlu menetapkan target karena Anda tidak pernah mengetahui tingkat komitmen agen Anda. Agen mungkin juga merupakan pesaing Anda - maka waspadalah konflik kepentingan. Mereka cenderung menjadi mahal untuk merekrut, mempertahankan dan kereta api. Distributor mirip dengan agen, dengan perbedaan utama yang distributor mengambil kepemilikan barang. Karena itu mereka memiliki insentif untuk produk-produk pasar dan untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Jika pro dan kontra yang mirip dengan agen internasional.

Aliansi Strategis (SA)

aliansi strategis adalah istilah yang menggambarkan seluruh rangkaian hubungan yang berbeda antara perusahaan bahwa pasar internasional. Kadang-kadang hubungan adalah antara pesaing. Ada banyak contoh termasuk:

Pada dasarnya, Aliansi Strategis non-ekuitas perjanjian sesuai perusahaan yaitu tetap independen dan terpisah.

Joint Ventures (JV)

Joint Ventures cenderung berbasis ekuitas yaitu sebuah perusahaan baru sudah diatur dengan pihak yang memiliki proporsi dari bisnis baru. Ada banyak alasan mengapa perusahaan mengatur Joint Ventures untuk membantu mereka untuk memasuki pasar internasional baru:

Overseas Industri atau Penjualan Anak Internasional

Sebuah bisnis dapat memutuskan bahwa tidak ada pilihan lain adalah sebagai layak sebagai benar-benar memiliki sebuah pabrik di luar negeri yaitu organisasi manufaktur berinvestasi di pabrik, mesin dan tenaga kerja dalam pasar luar negeri. Hal ini juga dikenal sebagai Foreign Direct Investment (FDI). Ini bisa menjadi baru-membangun, atau perusahaan mungkin memperoleh bisnis saat ini yang memiliki pabrik dll cocok Tentu saja Anda bisa merakit produk di pabrik baru, dan hanya ekspor komponen dari pasar dalam negeri (atau negara lain). Manfaat utama adalah bahwa bisnis Anda menjadi lokal - Anda manufaktur untuk pelanggan di pasar di mana Anda trading. Anda juga akan mendapatkan pengetahuan pasar lokal dan mampu menyesuaikan produk dan layanan dengan kebutuhan konsumen lokal. The downside adalah bahwa Anda mengambil risiko yang berkaitan dengan pasar domestik lokal. Sebuah Penjualan Anak Internasional akan sama, mengurangi unsur risiko, dan memiliki manfaat kunci yang sama tentu saja. Namun, bertindak lebih seperti distributor yang dimiliki oleh perusahaan Anda sendiri.

Internasionalisasi Tahapan

Jadi, memiliki dianggap sebagai mode kunci masuk ke pasar internasional, kami menyimpulkan dengan mempertimbangkan Tahapan Internasionalisasi. Beberapa perusahaan tidak akan pernah perdagangan luar negeri dan begitu juga tidak melalui tahap tunggal. Lain akan mulai pada tahap akhir nanti atau bahkan. Tentu saja beberapa akan melalui setiap tahap sebagai dirangkum sekarang:

3. Hambatan - hambatan dalam dunia bisnis Internasional

1. Bahasa
2. Adat dan budaya
3. KURS
4. Politik
5. Proteksionisme